Pesta Babi Film Bercerita Tentang Perjuangan Masyarakat Adat Papua Selatan merupakan dokumenter 2026 yang mengikuti masyarakat Marind, Yei, Awyu, dan Muyu ketika mempertahankan tanah, hutan, serta ruang hidup mereka di selatan Papua. Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale menyutradarai film berjudul lengkap Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Dokumenter ini menyoroti benturan antara masyarakat adat dengan proyek perkebunan, pangan, dan energi berskala besar di Merauke, Boven Digoel, serta Mappi. Namun, pembuat film menggunakan istilah “kolonialisme” dalam judul untuk membangun sudut pandang kritis, bukan untuk menetapkan kebijakan pemerintah sebagai bentuk kolonialisme secara hukum.(Historia.ID)
Ringkasan :
- Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale membuat Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita melalui kolaborasi dengan sejumlah organisasi media, lingkungan, dan advokasi.(Historia.ID)
- Film merekam perjuangan masyarakat Marind, Yei, Awyu, dan Muyu dalam mempertahankan wilayah adat di Papua Selatan. (LK2 FHUI)
- Film memicu perdebatan nasional setelah sejumlah kegiatan nonton bersama mengalami pembatalan, tekanan, atau pembubaran pada April–Mei 2026. (Amnesty Indonesia)
Pesta Babi Film Bercerita Tentang Perjuangan Masyarakat Adat Papua Selatan
Film ini berfokus pada hubungan masyarakat adat dengan tanah serta hutan yang menopang kehidupan mereka. Salah satu cerita yang mendapat perhatian mengikuti Franky Woro dan masyarakat Awyu di Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel. Mereka memasang palang adat dan salib merah sebagai bentuk penolakan terhadap pembukaan wilayah yang mereka anggap sebagai tanah adat. (Historia.ID)
Dokumenter tersebut tidak hanya mengikuti satu komunitas. Film menampilkan masyarakat Marind, Yei, Awyu, dan Muyu yang tinggal di wilayah Merauke, Boven Digoel, serta Mappi. Pembuat film menghubungkan pengalaman mereka dengan ekspansi perkebunan sawit, tebu, proyek pangan, dan pengembangan energi di Papua Selatan. (LK2 FHUI)
Historia mencatat film berdurasi sekitar 96 menit dan dikerjakan selama kurang lebih tiga tahun. Produksinya melibatkan Jubi Media, Pusaka Bentala Rakyat, Koperasi Indonesia Baru, Greenpeace Indonesia, Watchdoc, serta LBH Papua Merauke. (Historia.ID)
Karena itu, pembuat film menempatkan Pesta Babi sebagai dokumenter investigatif dan sosial-politik, bukan sebagai film cerita fiksi. Para tokoh dalam film menyampaikan pengalaman, pandangan, dan persoalan nyata, lalu pembuat film menyusunnya menjadi narasi dokumenter.
Makna Pesta Babi Tidak Sekadar Tentang Perayaan
Judul Pesta Babi memiliki makna yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Papua. Dalam sejumlah komunitas adat, babi memiliki posisi sosial dan budaya yang penting dalam perayaan serta kehidupan bersama.
Film menggunakan unsur tersebut sebagai simbol hubungan antara manusia, hutan, tradisi, dan tanah leluhur. Dokumentasi mengenai tradisi lokal kemudian ditempatkan berdampingan dengan perubahan lanskap akibat proyek pembangunan. (YKP Indonesia)
Namun, pembuat film juga memakai istilah “pesta” sebagai satire. Judul lengkap Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita mengarahkan kritik terhadap apa yang menurut dokumenter merupakan perebutan manfaat ekonomi dan penguasaan sumber daya di atas wilayah masyarakat adat. (CNN Indonesia)
Dengan demikian, film tidak berpusat pada tradisi pesta babi sebagai tontonan budaya. Tradisi tersebut justru menjadi pintu masuk untuk membicarakan hubungan masyarakat Papua dengan ruang hidup mereka.
Pesta Babi Film Bercerita Konflik Tanah Adat Menjadi Inti Dokumenter
Persoalan tanah menjadi salah satu isu utama film. Dokumenter memperlihatkan bagaimana masyarakat adat memandang hutan sebagai sumber makanan, tempat berburu, sumber obat, wilayah budaya, sekaligus warisan antargenerasi.
Di sisi lain, sejumlah wilayah Papua Selatan juga menjadi lokasi proyek pembangunan berskala besar. Film kemudian mempertanyakan dampak perubahan fungsi lahan terhadap masyarakat yang telah lama menggantungkan kehidupan pada kawasan tersebut. (CNN Indonesia)
Salah satu konteks yang sering masyarakat bicarakan adalah proyek pangan dan energi. Film tersebut mengkritik pihak yang membuka hutan untuk perkebunan tebu, sawit, serta proyek lain yang mengaitkan pembangunan tersebut dengan ketahanan pangan dan energi.(YouTube)
Namun, narasi film tetap perlu dibaca sebagai dokumenter dengan perspektif tertentu. Pemerintah memandang pembangunan di Papua Selatan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan dan peningkatan ekonomi, sedangkan film menempatkan dampak terhadap masyarakat adat sebagai pusat kritik.
Karena itu, perdebatan mengenai Pesta Babi tidak hanya menyangkut sinema. Film membawa persoalan lebih luas tentang pembangunan, hak atas tanah, lingkungan, dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.
Pesta Babi Film Bercerita Papua Selatan Memberikan Tanggapan
Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa memberikan tanggapan terhadap film pada 23 Mei 2026. Ia mengatakan bahwa sejumlah peristiwa tersebut memang terjadi di Papua Selatan dan menilai dokumenter itu dapat mendorong penguasa melakukan introspeksi. (Buletin OPD Papua Selatan)
Paskalis juga menekankan bahwa masyarakat tidak menolak pembangunan secara otomatis. Menurutnya, pembangunan perlu berjalan secara adaptif, toleran, manusiawi, dan mempertimbangkan keadaan geografis Papua Selatan. (Buletin OPD Papua Selatan)
Pernyataan tersebut memberikan konteks penting terhadap perdebatan film. Persoalannya tidak harus dipahami sebagai pilihan sederhana antara pembangunan atau tidak membangun.
Pertanyaan yang lebih besar berkaitan dengan cara pemerintah menjalankan pembangunan, cara pemerintah melibatkan masyarakat adat, serta upaya pemerintah melindungi hak dan sumber kehidupan masyarakat di tengah perubahan wilayah.
Dengan demikian, tanggapan pemerintah daerah menunjukkan bahwa film juga memicu refleksi mengenai kualitas kebijakan pembangunan di Papua Selatan.
Kontroversi Pemutaran Pesta Babi Meluas
Film memperoleh perhatian luas bukan hanya karena isinya. Sejumlah acara nonton bersama mengalami tekanan, pembatalan, pengawasan, atau pembubaran di berbagai daerah selama April hingga Mei 2026.
Amnesty International Indonesia mencatat setidaknya 21 insiden intimidasi serius terhadap kegiatan pemutaran sejak 9 April. Organisasi tersebut mengkritik tindakan pembubaran karena menilai masyarakat berhak mengakses informasi dan mendiskusikan persoalan Papua secara damai. (Amnesty Indonesia)
Di sisi lain, pemerintah pusat membantah adanya kebijakan nasional yang secara resmi melarang film tersebut. Dalam rangkuman Amnesty atas respons pemerintah, Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan persoalan yang terjadi berkaitan dengan administratif, sedangkan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan tidak ada instruksi langsung TNI untuk membubarkan pemutaran. (Amnesty Indonesia)
Kontroversi itu justru memperbesar perhatian publik. Kanal Indonesia Baru di YouTube kemudian menyediakan film tersebut sebagai official full movie, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses pembahasan mengenai Papua Selatan. (YouTube)
Perdebatan mengenai distribusi film akhirnya menjadi bagian dari cerita Pesta Babi sendiri. Isu kebebasan berekspresi, akses informasi, dan ruang diskusi ikut berkembang bersama perdebatan tentang isi dokumenter.
Perjuangan Masyarakat Adat Menjadi Pesan Utama Film
Kekuatan utama Pesta Babi berada pada pengalaman masyarakat yang hidup langsung di wilayah terdampak. Film memberi ruang kepada komunitas adat untuk menjelaskan hubungan mereka dengan hutan serta alasan mempertahankan tanah leluhur.
Dokumenter juga menunjukkan bahwa persoalan tanah bukan hanya mengenai kepemilikan secara ekonomi. Komunitas dalam film tersebut menganggap wilayah adat sebagai bagian penting dari kehidupan karena wilayah itu menyediakan sumber makanan, membentuk identitas dan budaya, menyimpan sejarah keluarga, serta menopang masa depan generasi berikutnya.(LK2 FHUI)
Karena itu, film membawa diskusi tentang pembangunan menuju pertanyaan mengenai siapa yang menerima manfaat dan siapa yang menanggung konsekuensi. Film juga mempertanyakan bagaimana negara maupun perusahaan memperlakukan masyarakat adat ketika mereka menjalankan proyek besar.
Meski menggunakan sudut pandang kritis, Pesta Babi telah membuka ruang percakapan publik tentang Papua Selatan yang sebelumnya jarang mendapat perhatian luas. Respons dari pemerintah daerah, organisasi HAM, akademisi, dan masyarakat menunjukkan bahwa isu dalam film telah berkembang melampaui ruang pemutaran.
Kesimpulan Film Pesta Babi dan Papua Selatan
Pesta Babi Film Bercerita Tentang Perjuangan Masyarakat Adat Papua Selatan merupakan dokumenter yang menempatkan Marind, Yei, Awyu, dan Muyu sebagai bagian penting dalam pembahasan tanah, hutan, pembangunan, dan hak masyarakat adat. Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale merekam persoalan tersebut dengan menelusuri pengalaman masyarakat di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Film menggunakan judul Kolonialisme di Zaman Kita sebagai kerangka kritik terhadap perubahan ruang hidup yang menurut pembuatnya merugikan masyarakat lokal. Namun, pemerintah Papua Selatan juga menekankan pentingnya pembangunan yang manusiawi dan sesuai kondisi wilayah. Pada akhirnya, Pesta Babi mengajak penonton mempertanyakan siapa yang memiliki suara ketika pembangunan mengubah tanah yang masyarakat huni dan jaga selama turun-temurun.
Baca juga : 3 Flim Bioskop Indonesia
FAQ
1. Apa judul lengkap film Pesta Babi?
Judul lengkapnya adalah Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Film tersebut merupakan dokumenter yang membahas masyarakat adat dan perubahan ruang hidup di Papua Selatan. (CNN Indonesia)
2. Siapa sutradara Pesta Babi?
Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale menyutradarai dokumenter tersebut. (Historia.ID)
3. Suku apa saja yang ditampilkan dalam film?
Film menyoroti masyarakat Marind, Yei, Awyu, dan Muyu di Papua Selatan. (LK2 FHUI)
4. Wilayah mana yang menjadi latar utama film?
Film dokumenter tersebut mengulas kondisi masyarakat di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, Provinsi Papua Selatan.(Historia.ID)
5. Masalah utama apa yang dibahas film Pesta Babi?
Film membahas tanah adat, perubahan hutan, proyek perkebunan dan pangan, serta perjuangan masyarakat mempertahankan ruang hidup mereka. (YouTube)
6. Apakah pemerintah secara resmi melarang Pesta Babi?
Pemerintah pusat menyatakan tidak ada kebijakan nasional yang secara resmi melarang film tersebut, meskipun sejumlah pemutaran mengalami tekanan atau pembubaran. (Amnesty Indonesia)
7. Apakah masyarakat dapat menonton film Pesta Babi secara daring?
Ya. Kanal Indonesia Baru di YouTube telah memublikasikan versi official full movie tersebut.(YouTube)